Gorontalo ....

Lebih dekat dengan PPK di Gorontalo

29 Juni sd 1 Juli 2005

Pendahuluan

Salah satu agenda nasional PPK pada tahun 2005 adalah pelaksanaan pelatihan bagi konsultan PPK, yakni Pelatihan Penyegaran untuk konsultan lama yang masih aktif, dan Pelatihan Pratugas bagi konsultan baru yang baru saja di rekrut/seleksi untuk mengisi kebutuhan konsultan.

Pelatihan PPK tahun 2005 dilaksanakan serentak di beberapa provinsi lokasi PPK, antara lain di Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Pelatihan Penyegaran FK dan PjOK Provinsi Gorontalo diikuti oleh 49 orang yg terdiri 16 orang FK dan 23 orang PjOK.

Sebagai penanggung jawab mutu pelatihan dan memastikan pelatihan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan implementasi PPK perlu dilakukan pemantauan dan supervisi, sekaligus memberikan dukungan manajemen kepada RMU.

Kunjungan perjalanan ini dimaksudkan untuk melakukan pemantauan pelaksanaan pelatihan dan sekaligus memberikan supervisi sebagai bagian dari dukungan manajemen kepada RMU. Supervisi dan dukungan manajemen dalam pelaksanaan pelatihan ini dimaksudkan untuk menilai persiapan-persiapan yang dilakukan oleh RMU, pelaksanaan teknis pelatihaan, serta penyelenggaraan oleh PPA.

Dari pemantauan, supervisi dan dukungan manajemen ini diharapkan dapat direkam persoalan dan kendala yang menghambat pelaksanaan pelatihan, serta penyempurnaan kebijakan dan perubahan strategi pelaksanaan pelatihan selanjutnya.

Kunjungan ini dilaksanakan tgl 29 Juni sd 1 Juli 2005. Lokasi kunjungan dipusatkan di kota Gorontalo. Kegiatan pelatihan dilaksanakan di hotel Mega Zanur.


Catatan Penting

Sebelum melakukan pemantauan dan supervisi, telah ditemui Kepala Badan PMD Provinsi Gorontalo, Dr. Douwes Dekker Malik, selaku Ketua TK-PPK dan staf. Pada hari yang sama difasilitasi oleh Kepala BPMD telah ditemui pula Gubernur Provinsi Gorontalo, Fadel Muhammad.

Baik Gubernur maupun Kepala BPMD menyambut antusias pelaksanaan PPK, seraya menjelaskan strategi dan program penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan wilayah berbasis kecamatan dengan pendekatan ''agropolitan'', dan sangat mengharapkan dapat dijalin sinergi PPK dengan pengembangan ''posko dan forum pemberdayaan di tingkat kecamatan" serta ''posko agropolitan''.

Pelatihan Penyegaran PPK yang peresmiannya dilakukan oleh Kepala BPMD. Pada acara pembukaan tersebut diikuti dgn pengarahan Kepala BPMD dan dialog dengan konsultan. Beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian, antara lain:

1. Pengorganisasian dan pelaksanaan pelatihan. Pada umumnya persiapan pelatihan sudah berjalan baik. RMU sebagai penanggung jawab mutu mengerahkan 3 personil (Korwil, FT dan SMIS). Provinsi Gorontalo memang kekurangan KM, sehingga KM yang ada akhirnya ditugaskan juga untuk memfasilitasi pelatihan. Agar proses pelatihan dapat berjalan dengan baik, perlu ada upaya ekstra RMU untuk RMU memberikan dukungan secara langsung. Materi pelatihan beserta panduan memang masih mudah menimbulkan perbedaan interpretasi, apalagi dengan penyiapan pelatih yang kurang memadai, sehingga RMU harus “menjadi berperan dominant”.
   PPA PT Amythas sebagai penyelenggara pelatihan telah memberikan pelayanan yang memuaskan. Meski ''ketidakpastian'' jadwal mempunyai pengaruh dlm penyediaan ruang pelatihan, bersaing dgn instansi/program lain yg juga menyelenggarakan pertemuan/pelatihan. Akibatnya pd hari pertama, satu kelas terpaksa menggunakan ruang ex kantor yg kurang menunjang proses pelatihan.
   Peserta pun pada umumnya cukup antusias. Meskipun sebagian PjOK sudah berusia paruh baya (lebih 50 tahun) pun tetap antusias. Dari penyampaian harapan terhadap pelatihan terungkap banyak persoalan lapangan yang ingin mendapatkan ketegasan dan juga keinginan mengetahui implementasi kebijakan PPK-3.
2. Penempatan Konsultan.
   Penempatan konsultan, baik KM maupun FK, ditangguhkan sampai diterimanya persetujuan ''usulan penempatan, termasuk rolling atau relokasi konsultan'' yg sdh diajukan oleh RMU. Penangguhan juga diaksudkan agar tersedia kesempatan konsultasi dgn TK-PPK setempat, dan konsultan mempersiapkan ''laporan dan memori serah terima'' agar memudahkan konsultan pengganti ataupun tindaklanjut lainnya utk lokasi phased-out. Untuk KM pelatihan sudah dilaksanakan pada medio Juni 2005 sehingga memberikan kesempatan untuk memantapkan dokumentasi kegiatan dan laporan yg diperlukan.
   Total kebutuhan tambahan (awal) konsultan Provinsi Gorontalo 14 FKP dan 16 FKT, tetapi 1 FKP promosi KMP dan 3 FKT promosi KMT, sehingga (jika promosi disetujui) maka kebutuhan nyata menjadi 15 FKP dan 19 FKT. Hasil seleksi tanggal 14-17 Juni 2005 diperoleh 19 FKP dan 9 FKT, sehingga terdapat kelebihan/cadangan +4 FKP dan kekurangan -8 FKT. Adapun kebutuhan/kekurangan KM di Provinsi Gorontalo yakni 3 KMT dan 2 KMP, masing akan diisi dari hasil promosi FK sebanyak 3 orang untuk KMT dan 1 orang promosi FK untuk KMP, sehingga masih kekurangan 1 KMP yang akan diisi dari hasil seleksi KM.
   Tampaknya sebagaimana kawasan timur Indonesia lainnya, kurang sekali ketersediaan sarjana teknik sipil untuk mengisi posisi FKT sehingga perlu diambil langkah-langkah rekrutmen tambahan atau memanfaatkan cadangan lintas provinsi/RMU.
3. Keluhan Konsultan
   Sebagaimana dimaklumi keterlambatan pembayaran gaji bulan Mei-2005 menjadi polemik dialog dgn konsultan. Semua bersyukur akhirnya sudah ada kepastian dan realisasi pembayaran gaji mulai 27 Juni 2005. Keterlambatan sekitar tiga pekan dan informasi pengalihan kontrak kepada perusahaan, menimbulkan kekuatiran akan ''sering terjadi keterlambatan'' mengingat pengalaman pada PPK-1, beberapa perusahaan khususnya yg mengelola konsultan di Gorontalo/Sulut dan Sulteng, sering bermasalah dlm pembayaran gaji. Disampaikan jaminan bahwa akan ada pemantauan yang ketat oleh Direktorat KPM, Ditjen PMD qq Kuasa Pemegang Anggaran untuk menilai kinerja PPA.
4. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Gorontalo
   Saat ini dari kajian terakhir jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo mencapai 33.0 prosen. Pemerintah Provinsi Gorontalo mencanangkan tekad untuk menurunkan angka tersebut sampai 20 prosen pada lima tahun mendatang. Camat sbg "manager'' terdepan utk pelayanan masyarakat akan diperkuat dengan dukungan segenap instansi dan personil melaksanakan strategi dan program pengembangan wilayah yg difokuskan pada sasaran: (i) meningkatkan kinerja kecamatan agar mampu melayani masyarakat di sector pertanian dan sector perikanan, dengan dukungan sector-sektor lain secara terpadu, (ii) melaksanakan program yang focus dan terpadu lintas sector/instansi, serta berkelanjutan, (iii) meningkatkan produktifitas komoditi unggulan melalaui penerapan teknologi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Pada tingkat kecamatan akan dikembangkan model pelayanan masyarakat dalam bentuk ''posko pemberdayaan'' (difasiltasi oleh BPMD) dan ''posko agropolitan'' (difasilitasi Dinas Pertanian). Camat menjabarkan profil kemiskinan wilayahnya dan program strategis berbasis agroindustri, serta program yg akan diisi oleh dinas/instansi sektoral kabupaten, provinsi maupun nasional. Profil kecamatan juga dilengkapi dgn ''Katalog Orang Miskin" yang berisikan ''daftar nama warga masyarakat yang miskin'' setiap desa di wilayahnya. Katalog tersebut harus valid dan dipantau melaui forum2 tersebut, karena menjadi instrumen menentukan kelompok sasaran dan sekaligus indikator keberhasilan program penanggulangan kemiskinan.
   Sinergi PPK dengan Posko Pemberdayaan dan Posko Agropolitan
   Gubernur Fadel Muhammad berkeinginan agar posko yg difasiltasi oleh BPMD maupun Dinas Pertanian dimulai pembentukan di kecamatan yg sdh atau sdg memperoleh alokasi dana PPK. Konsultan diiijinkan utk mempresentasikan pd forum/posko ttg kemajuan dan hambatan kegiatan, serta program yg perlu mendpt dukungan lebih lanjut agar terjamin keberlanjutan maupun pelestarian. Gubernur menyarankan agar ditelaah kemungkinan alokasi dana APBD untuk melengkapi, menambah atau memperluas jangkauan PPK, demikian sebaliknya.
5. Pertemuan Gubernur dengan Camat Lokasi PPK
   Setelah mendapatkan informasi tentang pelaksanaan PPK, Gubernur menginstruksikan Kepala BPMD untuk mengundang seluruh Camat lokasi PPK dan ''lokasi forum/posko'' untuk mengetahui pemahaman tentang PPK dan apa yg diketahui ttg pelaksanaan PPK di lapangan. Pertemuan akan dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2005. Diharapkan wakil TK-PPK dan KM-Nas berkenan hadir sebagai nara sumber.
6. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan
   Pada kunjungan ini juga dimanfaatkan untuk merekam informasi kemajuan pelaksanaan kegiatan PPK Provinsi Gorontalo, baik siklus-4, siklus-5 dan siklus-6. Kemajuan pada setiap siklus cukup beragam dengan gambaran setiap siklus sebagai berikut:
   Kemajuan Siklus-4--- seluruh kecamatan lokasi PPK di provinsi Gorontalo (11 kecamatan) sudah menyelesaikan seluruh kegiatan PPK, termasuk MDST.
   
   Kemajuan Siklus-5--- dari 10 kecamatan yang berpartisipasi pada siklus-5, sebanyak 7 kecamatan FG sudah merampungkan kegiatan MDST, dan 3 kecamatan MG (Limboto-Kabupaten Gorontalo, Wonosari-Kab Boalemo, dan Suwawa-Kabupaten Bone Balango) sedang menunggu pencairan tahap kedua dan terakhir.
   
   Kemajuan Siklus-6--- sebanyak 8 kecamatan di Provinsi Gorontalo berpartisipasi pada siklus-6. Lima kecamatan sudah menyelesaikan MAD-2, saat ini dalam penyelesaian akhir Dedsign & RAB, dan diperkirakan setelah pelatihan sudah memasuki MAD-3 dan dilanjutkan penerbitan SPC serta persiapan pemncairan dana. Dari 3 lokasi MG, kecamatan Limboto baru menyelesaikan Verifikasi Usulan, sedangkan kecamatan Suwawa “belum melaksanakan proses perencanaan karena ketidakpastian alokasi dana MG”.
   

Rekomendasi Hasil Kunjungan

Segera setelah diperoleh rekapitulasi kekurangan FKT yang harus ditempatkan, perlu ditetapkan tindaklanjut untuk mengisi kekurangan melalui : (i) penempatan lintas lintas, termasuk pemanfaatan cadangan FKT di provinsi lain, atau (ii) rekrutmen/seleksi tambahan, jika penjajagan langkah pertama dinilai tidak berhasil, atau (iii) memberikan dispensasi menurunkan persyaratan kualifikasi konsultan (misalnya, FK lulusan S-1 pengalaman kurang 3 tahun atau D-3 sekurang-kurangnya pengalaman 3 tahun) untuk kawasan timur Indonesia;

Kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan, dengan program unggulan pengembangan wilayah dengan pendekatan agropolitan, dimana komiditi utama yang dikembangkan ialah tanaman jagung dan perikanan; memang terbuka sebagai peluang untuk partisipasi warga masyarakat dimana salah satu laternatif sumber pembiayaan adalah dana bergulir )kredit) PPK atau UEP. Kepada RMU dan KM perlu terus diingatkan bahwa pemberian informasi kepada masyarakat tentang program Pemprov tersebut dapat dilakukan secara proprorsional, dengan tetap menjaga agar keputusan tetap ditangan masyarakat.

Permintaan untuk menjadi nara sumber pada pertemuan dengan Camat tanggal 7 Juli 2005 harus dapat dimanfaatkan untuk memperjelas posisi PPK, termasuk juga peluang untuk membangun sinergi dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi. Sekaligus menegaskan bahwa PPK memiliki azas DOUM -dari, oleh dan untuk masyarakat- sehingga pilihan dan keputusan berada pada masyarakat.